Anggota Komisi III DPR RI Eva Kusuma Sundari menyatakan prihatin atas penetapan buron kepada mantan Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Purn) Susno Duadji. Ia menilai kasus ini bukan sekedar persoalan eksekusi kejaksaan tetapi lebih jauh menyangkut kacaunya integrated criminal justice system.

"MA putusannya tidak mengikuti KUHAP, Kejaksaan tidak konsisten, Polri juga double standard. Ini harus jadi introspeksi bagi pemerintah, MA bagaimana pelaksanaan integrated criminal justice system kita yang kacau," katanya saat dihubungi di Manado, Senin (29/4/13).

Ia menyebut dapat memahami penolakan Susno terhadap upaya eksekusi yang berawal dari putusan MA yang tidak sempurna. Tindak lanjut putusan ini terkesan dipaksakan oleh kejaksaan yang dalam kasus lain terlihat lamban.

"Banyak putusan MA yang berkaitan dengan kewajiban Menkeu untuk membayar nasabah yang menang perkara di MA tetapi tidak ditindaklanjuti kejaksaan. Berarti Jaksa-kan tidak konsisten," lanjutnya.

Lebih jauh Eva berpendapat untuk menyetarakan perlakuan terhadap buron yang lain maka aparat penegak hukum wajib menangkap Susno. Kejaksaan dapat meminta bantuan kepada Kemenkumham untuk melakukan pencekalan dan apabila melarikan diri ke luar negeri bisa bekerja sama dengan Interpol.

Proses eksekusi Susno merupakan tindak lanjut penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung. Bagi jaksa dengan putusan itu, Susno harus di-bui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 3 tahun 6 bulan pada kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat. (iky)/foto:iwan armanias/parle.